Oleh karena itu, memasuki tahun 2013, kami mengubah pendekatan dalam melaksanakan program pengembangan masyarakat. Kami melakukan pendekatan melalui Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM). Perencanaan dan pelaksanaan PTPM diselaraskan dengan rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan bersifat jangka panjang serta memiliki peta jalan lima tahunan.

PTPM resmi kami jalankan setelah didahului dengan berbagai persiapan, di antaranya studi pemetaan pemangku kepentingan oleh perseroan dan Kajian pendidikan oleh Universitas Negeri Makassar pada tahun 2012.

Setelah periode lima tahun pertama, PTPM kami berakhir, kami lalu melanjutkan periode lima tahun kedua PTPM 2018 – 2022 dengan menyusun Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RI-PPM).

RI-PPM disusun berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Penyusunan RI-PPM dilatarbelakangi hasil evaluasi pelaksanaan program PTPM 2013-2017, hasil penggalian gagasan Tim Tiga Pilar, Rencana Pengembangan Kawasan Unggulan, Konsultasi Pemangku Kepentingan, Rekomendasi Internal Audit PT Vale, semangat kemandirian dan keberlanjutan pascatambang.

RI-PPM membidik delapan sektor pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yakni pendidikan, kesehatan, pendapatan dan pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial-budaya, pengelolaan lingkungan, kelembagaan dan infrastruktur. Dalam pelaksanaannya, RI-PPM tetap melalui pola kemitraan tiga pilar yakni pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

Sebagai bentuk kolaborasi tiga pilar, pada 18 November 2018, kami melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memory of Understanding/MoU) dan Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terkait pelaksanaan PPM dan Program Pengembangan Kawasan Pedesaan Mandiri (PKPM).